
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah memastikan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026 bakal menggunakan skema zero growth, bahkan bisa minus. Artinya, jumlah CPNS yang direkrut tidak akan melebihi jumlah pegawai yang pensiun.
Kebijakan itu tertuang dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang dipaparkan awal pekan ini, Senin (25/8).
Dalam dokumen tersebut, pemerintah menekankan bahwa penetapan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan serta mempertimbangkan jumlah pegawai yang berhenti, baik karena pensiun maupun sebab lainnya.
RAPBN 2026 juga menetapkan alokasi anggaran belanja pegawai sebesar Rp356,9 triliun. Anggaran ini digunakan untuk pembayaran gaji serta tunjangan kinerja ASN, yang akan dikaitkan langsung dengan capaian reformasi birokrasi di tiap kementerian dan lembaga.
“Belanja pegawai merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien,” bunyi dokumen RAPBN tersebut.
Meskipun anggaran belanja pegawai tergolong besar, pemerintah tidak berencana menaikkan gaji PNS tahun depan. Dalam pidato RAPBN 2026 di DPR pada Jumat (15/8), Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak menyinggung wacana kenaikan gaji ASN.
Pemerintah justru memfokuskan anggaran negara pada program-program prioritas seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi kerakyatan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menegaskan bahwa ruang fiskal 2026 belum memungkinkan untuk melakukan penyesuaian gaji ASN.