By HallSem 
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tragedi krisis kebangsaan yang terjadi akhir pekan lalu dinilai sebagai cermin krisis moral dan kepemimpinan. DPR RI dianggap gagal menjadi penyalur aspirasi rakyat, pemerintah pusat dinilai abai, dan aparat bertindak represif. Buntutnya nyawa rakyat jadi taruhannya.
Gerakan amarah rakyat di sejumlah wilayah di tanah air pecah pasca tewasanya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meregang nyawa usai dilindas mobil rantis Brimob. Fasilitas publik, termasuk kantor pemerintahan dan legislatif pun jadi sasaran amukan massa.
Aksi demonstrasi yang berujung anarkis ini dinilai merupakan bentuk penyampaian aspirasi rakyat atas berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Publik pun menyerukan berbagai tuntutan yang dirangkum menjadi 11 poin. Tuntutan ini tersebar luas di media sosial.
Beberapa poin mengemuka, seperti, pencopotan Kapolri atas tindakan represif aparat, investigasi independen atas tragedi 28 Agustus yang menewaskan Affan Kurniawan, serta reformasi struktural Polri agar kembali pada fungsi utama melindungi rakyat. Mereka juga mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan percepatan pembahasan RUU Transportasi Online sebagai bentuk keberpihakan terhadap pekerja daring.
- Sahkan RUU Perampasan Aset.
- Pecat anggota DPR yang menghina rakyat atau tidak kredibel, serta audit harta-aset oleh KPK.
- Bebaskan pihak-pihak yang ditangkap terkait demonstrasi 25–29 Agustus.
- Reformasi DPR: audit transparan Rp9,9 triliun anggaran DPR, rampingkan anggaran, tolak mantan napi korupsi, hapus fasilitas istimewa, siarkan sidang secara live, dan KPK periksa anggota DPR.
- Turunkan gaji dan tunjangan DPR, maksimal lima kali UMR, disertai transparansi.
- Tetapkan KPI (Key Performance Indicator) anggota DPR; pecat yang tidak capai target.
- Audit BUMN untuk memastikan profitabilitas, transparansi, dan kontribusi ke APBN.
- Batalkan kenaikan pajak yang membebani masyarakat.
- Adili pembunuh Affan Kurniawan, negara wajib menanggung hidup keluarganya; desakan lengserkan Kapolri jika gagal melindungi rakyat.
- Naikkan gaji guru agar layak sebagai pahlawan bangsa.
- Reformasi Polri agar profesional, berpihak pada rakyat, bukan kepentingan penguasa.
Tuntutan ini juga menegaskan DPR harus menjawab 11 poin tersebut dalam 7 hari atau berpotensi menghadapi gelombang aksi lanjutan. (Pram/fajar)