By HallSem 
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mewacanakan memulai program digitalisasi Program Perlindungan Sosial, khususnya dalam penyaluran bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk sementara, program ini akan diuji coba di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Pemerintah mengklaim program bansos digital mampu menghemat anggaran negara hingga Rp 14 triliun per tahun sekaligus meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran penyaluran bansos.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, digitalisasi bantuan sosial merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam Program Perlindungan Sosial.
Luhut meyakini program ini dapat terlaksana dengan baik dengan sinergi yang erat antara semua pihak.
Ia meminta agar kementerian dan lembaga terkait segera menyiapkan data yang dibutuhkan untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho menyoroti sejumlah tantangan dalam pelaksanaan penyaluran bansos digital.
Kesenjangan infrastruktur digital di wilayah 3T, keterbatasan literasi digital masyarakat miskin, akurasi data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan Registrasi Sosial Ekonomi, serta risiko eksklusi akibat otentikasi berbasis biometrik dinilai perlu mendapat perhatian serius.
“Tantangan ini harus diantisipasi agar digitalisasi bansos tidak justru menyulitkan masyarakat miskin yang seharusnya menerima bantuan,” jelas Wisnu, Rabu (3/9/2025).