
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Demo di depan Gedung DPR RI kembali terjadi pada Senin (22/9). Demo kali ini dilakukan ribuan buruh yang tergabung dari berbagai serikat buruh se-Jabodetabek.
Dalam aksi unjukrasa ini, para burh membawa tiga tuntutan utama yang mesti mendapat perhatian pemerintah.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menuturkan, pihaknya datang untuk menyuarakan tiga tuntutan utama.
“Jumlah peserta aksi di depan gedung DPR adalah lebih dari 5.000 orang dari Jabodetabek yaitu anggota dari KSPI dan KSPSI AGN dan juga anggota Partai Buruh. Tuntutan diajukan ada tiga,” ujar Said Iqbal, Senin (22/9).
- Supremasi Masyarakat Sipil
Said Iqbal meminta Presiden Prabowo Subianto lebih mengedepankan supremasi masyarakat sipil dengan menjadikan kepolisian RI sebagai alat keamanan dan ketertiban. Ia menolak keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil.
Menurutnya, pemerintah tidak perlu melibatkan aparat TNI dalam pengamanan aksi maupun gedung pemerintahan. Hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab kepolisian, bukan TNI.
“Jadi kami para buruh Indonesia berharap agar pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto lebih mengedepankan supremasi masyarakat sipil dengan menjadikan kepolisian RI sebagai alat keamanan dan ketertiban,” ucap Said Iqbal.
Meski begitu, Said Iqbal juga meminta agar dilakukan reformasi kepolisian dalam hal sistem, rekrutmen, hingga pelatihan agar lebih humanis.
“Tapi kepolisian di sini adalah kepolisian yang humanis, yang profesional, dan mengendepankan persuasif, negosiasi,” katanya.
- Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM)
Tuntutan kedua ialah berkaitan dengan kesejahteraan buruh. Said Iqbal meminta agar pemerintah menaikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5–10,5 persen. “Dan tentu nanti kita berunding,” katanya.