By HallSem 
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gelombang protes yang dilancarkan berbagai elemen masyarakat beberapa hari terakhir, perlu mendapat atensi serius pemerintah melalui langkah konkret yang bisa menjawab tuntutan masyarakat tersebut.
Pandangan ini disampaikan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara. Dia menilai, pemerintah harus mengambil langkah konret dan cermat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, pasar, dan investor global.
Bahkan, Bhima menilai pemerintah perlu membentuk tim independen untuk memenuhi aspirasi dan tuntutan masyarakat, karena sangat berkaitan dengan masalah perekonomian.
“Pertama, soal reformasi pajak yang dirasa tidak adil karena besarnya beban yang dirasakan kelompok menengah ke bawah. PPN harusnya sudah diturunkan dari 11 persen jadi 8 persen agar daya beli tidak semakin merosot. Segera dorong pembahasan Pajak Kekayaan atau wealth tax kalau perlu menggunakan Perpu,” kata Bhima.
Lebih jauh, Bhima juga menyarankan untuk menutup kebocoran pajak industri ekstraktif, alih-alih mengejar warung eceran.
“Investor akan membaca bahwa kenaikan target pajak 13 persen tahun 2026 tanpa perluasan basis pajak sama saja melemahkan pendapatan pelaku usaha dan konsumen dalam negeri,” ujarnya.
Bhima juga memberi saran kepada pemerintah membentuk komite remunerasi gaji dan tunjangan pejabat tinggi yang independen.
“Ketiga, reshuffle kabinet khususnya tim ekonomi yang tidak punya senses of crisis,” kata Bhima.
“Keempat, rombak total RAPBN 2026. Hentikan efisiensi anggaran daerah dan pangkas alokasi anggaran pertahanan keamanan. Porsi anggaran untuk pertahanan keamanan bisa digeser ke stimulus yang menyasar langsung daya beli kelompok menengah dan bawah,” imbuhnya.