
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) banyak menuai sorotan masyarakat, tidak hanya karena kasus keracunan massal siswa yang menyantap menu MBG tersebut.
Tapi sorotan juga terjadi karena proyek MBG tersebut disinyalir lebih banyak dikuasai oleh kalangan anggota dewan tertentu.
Menjawab informasi yang berkembang tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menegaskan program Makan Bergizi (MBG) terbuka untuk semua pihak.
Penegasan itu demi menjawab tudingan bahwa dapur umum atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), lebih banyak dikuasai anggota dewan sehingga mempersempit peluang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Untuk anggota dewan, begini, program Makan Bergizi terbuka untuk seluruh warga negara,” kata Dadan dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (22/9).
Dadan menjelaskan, proses pembukaan dapur umum telah melalui tahapan verifikasi yang tidak dilakukan langsung oleh BGN, melainkan oleh mitra kerja sama.
Proses tersebut melibatkan 100 verifikator yang menilai kesiapan, kelengkapan, dan profesionalisme calon pengelola dapur umum.
“Biasanya kami akan tahu siapa di balik SPPG itu setelah operasional. Nah, itu baru kami mendapatkan laporan,” ujarnya.
Meski begitu, Dadan tidak menampik ada sejumlah mitra yang sudah dikenal sebelumnya. Namun, ia menegaskan proses verifikasi dilakukan berbasis portal dan ditangani langsung oleh tim verifikator, bukan dirinya.
“Kami melihat ada beberapa pemilik yang memang kami identifikasi seperti orang-orang yang sudah kita kenal, tapi pada proses verifikasi kami tidak melihat itu. Dan kami verifikasi berbasis portal,” kata Dadan.