
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menekankan dirinya tidak akan serta-merta mengutak-atik sistem lama hanya karena baru menjabat.
“Biasanya kalau kejelekan pemimpin baru gini, kalau pemimpin baru, yang lama diobrak-abrik, buat-baru lagi, soalnya mau bikin tonggak baru gitu kan. Saya nggak akan seperti itu approach-nya,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (8/9).
Purbaya menegaskan, pendekatannya adalah melihat apa yang sudah ada lalu mengoptimalkannya. Dia mengaku tak ingin membuat gebrakan dari nol, tetapi ingin melanjutkan saja.
“Saya lihat yang ada, saya optimalkan sehingga sistem bisa bekerja dengan optimal. Yang berhenti-berhenti kita optimalkan. Yang udah jalan kita percepat lagi,” tegasnya.
Menurut dia, tidak perlu ada mesin baru yang diciptakan, melainkan memperbaiki mesin lama agar lebih maksimal.
“Jadi semuanya mesinnya bukan mesin baru, ini mesin lama tapi kita buat lebih bagus lagi ke depannya. Ini orang pintar-pintar semua di sini,” pungkasnya.
Ditanya mengenai wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN), Purbaya menegaskan pihaknya masih akan mengoptimalkan sistem yang ada tanpa harus membentuk lembaga baru.
“Belum ada. Kayaknya disuka-suka saya katanya, saya tanya ‘Pak, gimana Pak?’ (menirukan gestur Presiden Prabowo). Boleh nggak saya obrak-abrik? (kembali menirukan gaya Prabowo). Gitu kira-kira. Saya nggak tahu karena saya baru, itu kode boleh, apa nggak? Di sini gimana?” ujar Purbaya.
Purbaya menilai, bila BPN langsung berada di bawah presiden seperti isu yang beredar, hal itu akan berbeda dengan praktik di negara lain.