
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Hilangnya Polisi saat kerusuhan yang berujung pada pembakaran kantor DPRD Sulsel dan Makassar pada 29 Agustus kemarin masih menjadi perbincangan hangat.
Meskipun Kapolda Sulsel, Irjen Pol Rusdi Hartono hingga Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana telah memberikan penjelasan, namun bagi publik itu belum cukup.
IMM Sulsel pun mengambil sikap dalam tragedi yang menelan empat korban jiwa ini.
Seperti diketahui, pada Jumat (29/8/2025) malam, memang di sepanjang Jalan AP Pettarani hingga Jalan Urip Sumoharjo dikuasai massa pengunjuk rasa.
Hanya saja, pihak kepolisian yang menjadi objek paling dicari massa tidak kelihatan. Bahkan Kendaraan Taktis (Rantis) pengurai massa yang biasa disaksikan saat peristiwa demonstrasi tidak terlihat malam itu.
Kabid Hikmah DPD IMM Susel, Reskiawan, mengatakan bahwa mestinya aparat Kepolisian bisa melakukan upaya pencegahan. Minimal mencegah tidak adanya korban jiwa.
“Kenapa sampai kecolongan begini? Dimana Aparat keamanan? Maka wajarlah ketika publik kemudian menduga bahwa semacam ada pembiaran pada malam kejadian,” ujar Reski kepada fajar.co.id, Kamis (4/9/2025) malam.
Dikatakan Reski, Kapolda Sulsel sebagai sosok yang paling bertanggungjawab dalam tragedi ini mesti dievaluasi.
“Atas nama keadilan dan kemanusian, kami tentu menuntut untuk adanya evaluasi terhadap Kapolda Sulsel atas kekacauan yang menimbulkan korban jiwa ini,” sesalnya.
Meskipun Polda Sulsel bersama Polrestabes Makassar telah menetapkan 29 tersangka baru-baru ini, namun ia mendorong agar otak intelektualnya harus diusut.