By HallSem 
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kriminolog Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof. Heri Tahir, menilai bahwa ada kelalaian dari pihak Kepolisian sebagai penanggungjawab keamanan saat terjadi pembakaran kantor DPRD kota Makassar.
Seperti diketahui, kantor DPRD Sulsel, dua Poslantas milik Polrestabes Makassar, Masjid, hingga pos jaga Kejati Sulsel juga menjadi sasaran pembakaran para Jumat (29/8/2025) malam.
“Sebenarnya ini kan pergerakan bisa diantisipasi. Misalnya kalau sudah dilihat pokok gejala tindakan destruktif dan sebagainya,” ujar Prof. Heri kepada fajar.co.id, Selasa (2/9/2025).
Dikatakan Prof. Heri, aparat Kepolisian jika memang hadir di tengah massa aksi melakukan pengamanan, mestinya mengingatkan orang-orang yang ada di gedung DPRD kota Makassar.
“Mestinya kan aparat sudah mengingatkan di kantor DPRD itu, bergeser kan, semestinya,” sebutnya.
“Paling tidak gerakan intelejen harus mencium itu karena ini menjadi bias,” tambahnya.
Kata Prof. Heri, mestinya pihak Kepolisian mampu membaca situasi sehingga kemungkinan terburuk seperti pembakaran gedung bisa diantisipasi.
“Paling tidak bisa dicegah, itu kan pergerakan massa bisa diprediksi sehingga bisa lebih cepat diinformasikan bahwa ini sangat berbahaya,” Prof. Heri menuturkan.
“Ini disayangkan sekali, mestinya ada informasi dari awal bahwa akan ada pergerakan yang bisa destruktif,” lanjutnya.
Guru besar UNM ini menegaskan bahwa pada posisi ini memang harus diakui pihak Kepolisian lalai dalam menjalankan tugasnya.
“Iya, ini kan fasilitas vital dari negara, mestinya harus betul-betul dijaga,” terangnya.