By HallSem 
FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Komisaris PT Pelni, Dede Budhyarto angkat suara. Terkait penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Ibu Kota Politik.
“IKN sudah diproyeksikan sebagai Ibu Kota Politik 2028,” tulisnya dikutip dari unggahannya di X, Senin (22/9/2025).
Ia mengatakan, penetapan itu berarti tiga kekuasaan akan dipusatkan di sana. Baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.
“Artinya pusat eksekutif, legislatif, dan yudikatif akan terkonsolidasi di sana,” ujarnya.
Walau demikian, Dede tak menyatakan argumentasinya. Apakah penetapan Ibu Kota Politik itu konsekuensinya akan seperti yang ia ungkapkan.
Penetapan itu, sebelumnya dilakukan Presiden Prabowo Subianto melalui Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
Pembangunan IKN sendiri, diketahui dimulai di era pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi. Menggelontorkan dana jumbo.
Sejak awal, IKN menuai kritik dari berbagai pihak. Baik dampak lingkungannya, maupun anggarannya yang fantastis.
Isu mangkrak sempat menguat setelah Jokowi purna dari jabatannya. Bahkan, sejumlah media menyebut wilayah IKN kini jadi tempat prostitusi.
(Arya/Fajar)