Ramai di Media Sosial, Apa Saja Isi Tuntutan 17 + 8? Bagaimana Maknanya?

FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ramai di media sosial tuntutan 17 + 8. Apa sebenarnya itu?

Di media sosial, tuntutan tersebut dibuat dengan poster berwarna hitam, pink, dan hijau. Dengan narasi tuntutan dari rakyat untuk transparansi, reformasi, dan empati.

Tuntutan itu diunggah bukan hanya netizen. Tapi juga public figure.

Mulai dari artis, penyanyi, konten kreator, aktivis, mahasiswa, sampai sutradara ternama.

Aspek yang melatarbelakangi munculnya tuntutan ini tidak terlepas dari rangkaian aksi protes yang dimulai sejak 25 Agustus 2025.

Serangkaian demonstrasi yang muncul akibat isu peningkatan tunjangan DPR, persoalan ekonomi, serta insiden meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang ditabrak mobil Brimob, menjadi pemicu utama situasi ini.

Dari keadaan tersebut, timbul tekanan untuk agar pemerintah secepatnya mengambil tindakan nyata, dan bukan sekadar membuat janji. Istilah “17 + 8 Tuntutan” muncul sebagai sarana terorganisir untuk menggabungkan aspirasi masyarakat yang tersebar.

Bagian awal mencakup 17 tuntutan jangka pendek dengan batas waktu yang hanya satu minggu. Beberapa di antaranya termasuk:

Adapun isi 17 tuntutan jangka pendek dengan batas waktu satu minggu, yakni sebagai berikut:

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil & hindari kriminalisasi demonstran.
2. Bentuk tim investigasi independen untuk kasus Affan Kurniawan & korban kekerasan aparat.
3. Bebaskan demonstran yang ditahan dan hindari kriminalisasi.
4. Proses hukum secara transparan terhadap aparat yang melakukan kekerasan.
5. Hentikan pelanggaran SOP pengendalian massa oleh Polri.
6. Bekukan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, batalkan fasilitas baru.
7. Publikasikan anggaran DPR secara transparan dan berkala.
8. KPK menyelidiki harta anggota DPR yang mencurigakan.
9. Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota bermasalah.
10. Partai pecat kader DPR tak etis.
11. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat.
12. Libatkan masyarakat sipil dalam dialog DPR.
13. Tegakkan disiplin agar TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. TNI menyatakan komitmen tidak memasuki ruang sipil selama krisis.
15. Pastikan upah layak untuk seluruh pekerja (guru, buruh, nakes, ojol).
16. Dialog dengan serikat buruh soal upah minimum dan outsourcing.
17. Ambil langkah darurat cegah PHK massal & lindungi buruh kontrak.

Kemudian ada delapan tuntutan strategis yang memiliki batas waktu satu tahun.

Di dalamnya terdapat kebutuhan untuk melakukan reformasi total terhadap DPR, memperbaiki sistem partai politik, menyusun pajak secara lebih adil, serta memperkuat lembaga yang menangani korupsi.

Masyarakat menginginkan TNI untuk kembali berkonsentrasi pada perannya sebagai pelindung negara, sementara masalah sipil harus sepenuhnya dikelola oleh lembaga yang seharusnya.