By HallSem 
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) diminta tidak mengabaikan kondisi struktur NU di tingkat provinsi (wilayah) dan kabupaten/kota (cabang).
Pasalnya, NU di daerah bisa dibilang lumpuh karena mayoritas tidak memiliki legalitas kepengurusan.
Hal tersebut disampaikan Ketua PWNU Riau yang ‘dikarteker’ pada 2024, Tengku Rusli Ahmad.
“Lebih dari 100 PW dan PC Nahdlatul Ulama di Indonesia, kepengurusannya kedaluwarsa dan belum definitif, karena tidak segera ditetapkan oleh PBNU,” kata Rusli yang memimpin PWNU Riau 2 periode.
Rusli menyampaikan, sebagian PWNU dan PCNU telah melaksanakan konferensi, menyusun kepengurusan, kemudian mengajukannya kepada PBNU untuk ditetapkan dengan surat keputusan.
“Namun, hingga saat ini, surat keputusan tidak segera diterbitkan PBNU. Ini PBNU maunya apa? Struktur NU tingkat provinsi dan kabupaten di-PHP (diberi harapan palsu),” ungkap Rusli melansir .
“Jangan-jangan karena PBNU selama ini sibuk bermain cari untung. Kasihan dong PW-PC. Di daerah terganggu,” katanya.
Rusli bahkan mencurigai bahwa semua PW-PCNU di Indonesia yang bermasalah adalah kesengajaan dari PBNU, untuk dikondisikan menjelang muktamar nanti.
“Ketidakjelasan akan selalu dirawat hingga menjelang muktamar baru dirawat dan dibuat jelas demi kepentingan,” urai Rusli.
Pihaknya menilai masalah administrasi dan kebijakan PBNU yang tidak bisa dijalankan disebabkan oleh tidak aktifnya Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
Rusli Ahmad juga menyayangkan Gus Ipul mengabaikan tugasnya sebagai Sekjen PBNU. “Gus Ipul itu jadi menteri memanfaatkan kebesaran nama NU. Kok sekarang, malah NU-nya yang diabaikan,” tandasnya. (jpnn)