
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis sosial, Muhammad Said Didu, blak-blakan soal polemik penghasilan fantastis DPR dan pejabat negara yang memicu kegaduhan publik.
Mantan Sekretaris BUMN ini menilai kebijakan tersebut tidak terlepas dari peran Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Dikatakan Said Didu, ada praktik kongkalikong dalam peningkatan penghasilan yang kini dinikmati para wakil rakyat.
“Kenikmatan DPR dan pejabat lainnya tidak terlepas dari kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (5/9/2025).
Pria kelahiran Kabupaten Pinrang ini bahkan menyebut Sri Mulyani sebagai tokoh kunci dalam pengelolaan keuangan negara selama dua dekade terakhir.
“Sri Mulyani sebagai satu-satunya Menkeu selama 20 tahun menjadi sutradara pengelolaan keuangan negara sejak berlakunya UU Keuangan Negara tahun 2003,” tandasnya.
Sebelumnya, Pengamat politik Pangi Syarwi melontarkan kritik tajam terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait kebijakan kenaikan tunjangan pejabat yang belakangan menuai polemik.
Dikatakan Pangi, salah satu alasan mengapa Sri Mulyani bertahan lama di jabatan strategis ini adalah kemampuannya mengakomodasi kepentingan elite.
“Kenapa Sri Mulyani bisa menjadi Menteri seumur hidup? Sederhana saja, dia bisa melakukan finishing tax, melayani semua pejabat,” ujar Pangi dikutip pada Kamis (4/9/2025).
Ia menilai kebijakan kenaikan tunjangan dan gaji pejabat membuat para pejabat kehilangan kepekaan sosial.
“Dinaikkan semua tunjangan, semua gaji pejabat, sehingga pejabat tidak sense of politics, nggak menyatu dengan rakyat. Itu yang terjadi hari ini,” tegasnya.