By HallSem 
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Niat pemerintah untuk menyelesaikan masalah honorer melalui skema PPPK Penuh Waktu hingga PPPK Paruh Waktu, tampaknya tidak sepenuhnya bisa tercapai.
Itu karena masih terdapat ratusan ribu honorer yang dipastikan tidak terakomodasi dalam pengusulan PPPK Paruh Waktu. Jumlah tersebut tersebar di seluruh Indonesia.
Sebelumnya, Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan ASN BKN, Aris Windiyanto, dalam acara BKN Menyapa pada Rabu (27/8/2025) lalu, mengungkapkan bahwa dari total 1.370.986 tenaga non-ASN, sebanyak 1.230.857 orang (89,8 persen) sudah diajukan untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.
Artinya ada sekitar 140 ribu lebih honorer yang tidak diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu oleh instansi masing-masing.
Kenyataan itu tentu saja tetap menjadi polemik di tengah para honorer. Apalagi, jumlah 140.129 orang tidak diusulkan PPPK Paruh Waktu, bukanlah angka yang kecil, karena mewakili hampir 10 persen dari total potensi pegawai yang ada.
Pertanyaan besar pun muncul, bagaimana nasib ratusan ribu honorer yang gagal masuk daftar usulan PPPK?
Hingga kini, pemerintah pusat belum memberikan solusi konkret. Kementerian PAN-RB menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada masing-masing instansi daerah. Hal ini menimbulkan kebijakan yang berbeda-beda:
- Ada instansi yang menyiapkan opsi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),
- Ada juga yang menjamin tenaga honorer tetap bekerja, meskipun tidak masuk database PPPK.
Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat misalnya, menegaskan bahwa 528 pegawai non-ASN yang tidak lolos usulan PPPK Paruh Waktu tetap bisa bekerja seperti biasa.
“Pak Wali Kota H. Mohan Roliskana sudah memberi pernyataan tegas, tidak akan merumahkan pegawai non-ASN yang tidak lulus PPPK paruh waktu,” jelas Kepala BKPSDM Kota Mataram, Taufik Priyono, dilansir pojoksatu, Senin (15/9).