
FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi membatalkan kehadirannya pada parade militer di Beijing, Cina, yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu 3 September 2025.
Keputusan ini menimbulkan berbagai tanggapan, salah satunya dari Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), Kristia Budiyarto alias Dede Budhyarto.
Lewat akun X pribadinya, Dede menyinggung adanya potensi agenda besar di balik reaksi cepat dari Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) terhadap situasi politik dalam negeri Indonesia.
“Respon cepat OHCHR memang patut dicurigai ada agenda besar untuk menjatuhkan citra Presiden @prabowo di dunia internasional,” tulis Dede Budhyarto, dikutip X @kangdede78 pada Selasa (2/8/2025).
Menurutnya, pembatalan kehadiran Prabowo di Beijing tidak bisa dilepaskan dari dinamika geopolitik global.
Terlebih, parade militer tersebut merupakan peringatan 80 tahun kemenangan Cina melawan agresi Jepang sekaligus Perang Dunia Anti-Fasis, yang akan dihadiri oleh 26 kepala negara undangan Presiden Xi Jinping.
“Apalagi Presiden Xi Jinping juga mengundang 26 kepala negara untuk hadir di Beijing 3 September 2025. Presiden Prabowo Subianto sudah memutuskan membatalkan kehadiran pada parade militer tersebut. Momentum ini tentu tidak bisa dilepaskan dari dinamika geopolitik global,” lanjutnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa alasan Presiden membatalkan kunjungan luar negeri ke Cina adalah karena situasi dalam negeri yang masih memerlukan perhatian langsung, apalagi aksi demonstrasi di berbagai daerah masih memanas. (Wahyuni/Fajar)