
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Para honorer yang akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai disibukkan untuk melengkapi dokumen kelengkapan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH).
Salah satunya adalah pengurusan SKCK. Para honorer harus rela antre berjam-jam di kantor polres untuk mendapatkan SKCK.
Lebih memiriska karena pengisian DRH PPPK paruh sangat mepet yakni hingga 15 September sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan pemerintah.
Sejatinya, jadwal pengisian DRH itu memang tidak adil. Pasalnya, pemerintah sebelumnya membuat jadwal pengisian DRH dimulai sejak Agustus. Namun, faktanya baru bisa dilakukan beberapa hari jelang batas akhir yang ditetapkan pemerintah.
Akibatnya, para honorer kelimpungan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. Misalnya saja di Depok. Banyak honorer kelimpungan karena tidak bisa mengakses SKCK online. Server down, karena terlalu banyak yang mengakses, sedangkan pengurusan SKCK online hanya di hari kerja Senin – Jumat.
Begitu juga di kabupaten Kerinci. Banyak yang ketar-ketir karena pengurusan SKCK tinggal sehari lagi.
“Kawan-kawan honorer kesulitan urus SKCK. Harus online, jadinya server eror, sedangkan terakhir besok. Senin unggah berkas,” kata Rizal, pengurus Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi kabupaten Kerinci dilansir JPNN, Kamis (11/9).
Dia meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperpanjang pengisian DRH PPPK paruh waktunya. Giono, pengurus Forum Honorer K2 TTA Provinsi Sumatera Utara (Sumut) juga meminta hal sama.