
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Wali Kota Munafri Arifuddin menegaskan komitmen kuat dalam mendukung program pemerintah pusat di bidang pendidikan, khususnya gagasan Sekolah Rakyat.
“Kami mendukung penuh program Sekolah Rakyat. Untuk memaksimalkan pelaksanaannya, kami mencari lahan pembangunan gedung,” hal tersebut disampaikan Munafri saat menerima kunjungan kerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan, yang secara khusus pengembangan program Sekolah Rakyat, di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (17/9/2025).
Pemkot bahkan telah mengalokasikan anggaran pada APBD Perubahan 2025 dan APBD Pokok 2026 untuk pembebasan lahan seluas 6–7 hektar yang akan dijadikan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Makassar.
“Kami menyiapkan lahan sekitar tujuh hektar untuk pembangunan, dan penganggarannya sudah kami masukkan dalam APBD Perubahan dan APBD pokok. Targetnya, pembebasan lahan dilakukan tahun 2026,” ujar Munafri.
Menurutnya, ide dan gagasan Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah pusat sangat positif, terutama untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang selama ini terkendala jarak dan fasilitas.
“Konsep Sekolah Rakyat ini sangat baik untuk memperluas jangkauan pendidikan. Kami berkomitmen mendukung agar anak-anak di wilayah sulit tetap memiliki kesempatan belajar,” tuturnya.
Selain mencari lagan di daratan, Appi juga mengungkapkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat akan diprioritaskan di wilayah kepulauan dan pulau terluar Makassar yang selama ini mengalami keterbatasan akses akibat kondisi cuaca dan medan yang menantang.