By HallSem 
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Status pendidikan terakhir Wakil Presiden Gibran Rakabuming di database Komisi Pemilihan Umum (KPU) jadi sorotan. Pendidikan terakhirnya hanya tertulis pendidikan terakhir.
Kader PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli salah satu yang menyorotinya. Ia mengungkit keputusan KPU yang merahasiakan data calon presiden dan wakil presiden.
Aturan itu kini telah dibatalkan. Setelah dikecam publik.
“Pantes @KPU_ID mau merahasiakan,” tulis pria yang karib disapa Gun Romli itu dikutip dari unggahannya di X, Kamis (18/9/2025).
Menurut Gun Romli, aturan tersebut sengaja dibuat sebelumnya. Untuk melindungi data Gibran yang tengah jadi sorotan.
“Ternyata emang mau melindungi ini…,” ucapnya.
Data yang jadi sorotan itu, diketahui merupakan data Gibran saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Sementara aturan yang dimaksud Gun Romli, adalah keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025.
Putusan tersebut tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan KPU.
Pembatalan keputusan ini dilakukan oleh KPU karena ramainya kritikan yang diberikan.
Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, mengatakan, pihaknya telah menerima berbagai masukan dari sejumlah pihak pascaterbitnya Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025.
Ada pun untuk pembatalan keputusan ini diambil setelah melakukan rapat menyikapi perkembangan tersebut, termasuk menerima masukan.
Tak hanya itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Komisi Informasi (KI).
“Akhirnya, kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan KPU,” katanya saat konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2025).