Baca juga: Proyek Rahasia OpenAI dan Jony Ive: Perangkat AI Pintar, Tapi Bukan Wearable
“Saya baru saja menandatangani Perintah Eksekutif yang memperpanjang batas waktu penutupan TikTok selama 90 hari. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini!” tulis Trump di platform Truth Social.
Bukan Kali Pertama Diperpanjang
Ini adalah kali ketiga TikTok diberi perpanjangan waktu oleh Trump. Sebelumnya, deadline pemblokiran pertama ditetapkan pada 19 Januari 2025, sehari sebelum Trump kembali dilantik sebagai Presiden AS. Saat itu, TikTok sempat diblokir secara nasional, bahkan aplikasinya ditarik dari App Store dan Google Play Store.
Namun, keputusan itu berubah. Pada 20 Januari, Trump memberikan perpanjangan pertama selama 75 hari, memperpanjang tenggat hingga 5 April 2025. Lalu, menjelang April, diberikan perpanjangan kedua hingga 19 Juni 2025. Kini, ketika batas waktu kembali mendekat, pemerintah AS memilih untuk memberi perpanjangan ketiga selama 90 hari hingga 17 September.
ByteDance Harus Jual TikTok ke Perusahaan Non-China
Sesuai dengan Peraturan Presiden terbaru, ByteDance diwajibkan untuk menjual operasi TikTok di wilayah AS ke perusahaan non-China dalam waktu yang telah ditentukan. Jika tidak, maka TikTok akan kembali menghadapi ancaman pemblokiran permanen, termasuk larangan distribusi di App Store dan Google Play, serta pemutusan dukungan dari layanan cloud lokal seperti Amazon Web Services atau Google Cloud.
Langkah ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan dari UU Keamanan Nasional bernama Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act. Undang-undang ini menyebut TikTok sebagai ancaman terhadap keamanan nasional karena dianggap berada di bawah kendali musuh asing, yaitu China melalui ByteDance.
TikTok: Terima Kasih Trump
Menanggapi keputusan terbaru ini, TikTok menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Trump atas perpanjangan waktu yang diberikan. Dalam pernyataan resminya di laman Newsroom, TikTok menyebut bahwa pihaknya akan terus bekerja sama dengan pemerintah AS.
“Kami berterima kasih atas kepemimpinan dan dukungan Presiden Trump dalam memastikan bahwa TikTok tetap tersedia bagi lebih dari 170 juta pengguna Amerika dan 7,5 juta bisnis di AS yang mengandalkan platform ini,” tulis TikTok dalam keterangannya.
TikTok juga menyebut bahwa mereka tengah menjalin komunikasi aktif dengan Kantor Wakil Presiden Vance untuk menyelesaikan proses divestasi sesuai ketentuan undang-undang.
UU yang Semakin Ketat: Ancaman Serius bagi Aplikasi Asing
Perpanjangan waktu ini bukan tanpa tekanan. Di balik keputusan Trump terdapat kerangka hukum yang makin ketat terhadap aplikasi asing yang dianggap membahayakan kedaulatan digital Amerika. Undang-undang tersebut bahkan bisa mendorong pemblokiran serupa terhadap aplikasi lain yang dianggap “dikendalikan musuh asing”.
Lebih lanjut, jika ByteDance gagal menjual TikTok tepat waktu, maka perusahaan besar seperti Apple, Google, hingga penyedia layanan cloud di AS akan dilarang membantu distribusi, hosting, atau dukungan teknis terhadap TikTok. Efeknya akan sangat besar dan praktis, TikTok tidak hanya “ditutup” dari pengguna, tapi juga kehilangan ekosistemnya di Amerika.
Baca juga: 16 Miliar Password Bocor! Google, Facebook, dan Apple Jadi Korban Terbesar
Dengan tenggat baru yang jatuh pada 17 September 2025, semua mata kini tertuju pada ByteDance dan siapa calon pembeli yang potensial. Apakah perusahaan teknologi besar AS seperti Microsoft, Oracle, atau bahkan konsorsium swasta akan kembali bersaing mendapatkan TikTok versi AS?
Yang jelas, keputusan harus segera dibuat. Pemerintah AS tidak ingin sekadar memberi waktu tanpa hasil nyata. Waktu 90 hari ini dimaksudkan agar proses negosiasi dan akuisisi bisa berjalan dengan baik tanpa perlu langkah represif seperti pemblokiran sepihak.
TikTok kini berada dalam fase paling genting sepanjang sejarah operasionalnya di Amerika. Bukan soal pengguna atau konten viral, tapi soal politik, ekonomi, dan keamanan nasional. Satu hal yang pasti, yaitu apa pun yang terjadi hingga September nanti, hasilnya akan sangat mempengaruhi peta kekuatan digital global.
Baca Berita dan Artikel yang lain di Google News.
(mo)
