Kecelakaan yang melibatkan truk ronton, dump truk, mobil dan motor itu terjadi pada Minggu (8/2/2026) sore sekira pukul 16.00 WIB. 

Kecelakaan terjadi di jalur menuju pusat Kota Semarang dan sempat membuat arus lalulintas tersendat.

Peristiwa kecelakaan diperkirakan terjadi sekitar pukul 16.00 WIB. 

Truk kontainer berwarna merah berada di posisi paling belakang dengan bagian depan menempel pada bagian belakang truk dump berwarna kuning di depannya. 

Di bagian depan sisi kiri truk dump itu tampak mobil Rush hitam dalam kondisi rusak, dengan bagian belakang sedikit ringsek dan seluruh kaca belakang pecah.

Hingga sekitar pukul 17.00 WIB, sebagian besar kendaraan yang terlibat kecelakaan telah dievakuasi dari badan jalan, kecuali mobil Rush hitam yang masih berada di lokasi. 

Sekitar pukul 17.20 WIB, petugas membersihkan tumpahan cairan serta serpihan komponen kendaraan yang pecah akibat benturan. 

Meski demikian, hingga menjelang petang, masih terlihat pecahan kaca berserakan di lajur kanan jalan. 

Sekitar pukul 18.00 WIB, sebuah truk derek tampak bersiap menarik mobil Rush di tepi jalan, sementara arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian terpantau kembali ramai lancar.

Seorang saksi mata, Arik (48), warga setempat, mengatakan bahwa kecelakaan terjadi saat sejumlah kendaraan tengah berhenti di persimpangan. 

Menurut dia, kendaraan yang terlibat terdiri dari mobil pribadi, truk dump, truk kontainer, serta satu motor.

“Tadi itu ada mobil, ada truk biasa, truk kontainer, sama motor. 

Posisi kendaraan lagi berhenti, terus tiba-tiba ditabrak dari belakang,” kata Arik saat ditemui di lokasi kejadian.

Dia menjelaskan, benturan keras berasal dari truk kontainer yang berada di barisan paling belakang. 

Akibat tabrakan tersebut, kendaraan di depannya terdorong hingga akhirnya terjadi kecelakaan beruntun.

“(Diduga truk) kontainernya remnya blong,” ujarnya.

Arik menambahkan, satu orang menjadi korban, yakni pemotor.

“Korbannya satu, yang naik motor. Lukanya ringan,” tambah dia.

Lebih lanjut, Arik menyebut kawasan persimpangan Jalan Majapahit dan Jalan Fatmawati tergolong rawan kecelakaan, terutama yang melibatkan kendaraan besar.

“Di sini rawan, apalagi truk-truk besar masih boleh lewat sini. Sebagai warga ya khawatir juga,” pungkas dia.

Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan, mendata seluruh identitas kendaraan, serta mengevakuasi mobil yang masih di lokasi.

Pemprov memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan, khususnya bagi pasien penyakit kronis yang bergantung pada terapi berkelanjutan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yunita Dyah Suminar, mengatakan  hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan merupakan prioritas utama pemerintah daerah, terlepas dari adanya kendala administratif kepesertaan jaminan kesehatan.

“Pemprov Jawa Tengah memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Tidak boleh ada penolakan pasien, terutama bagi mereka yang sedang menjalani terapi rutin dan berisiko tinggi jika pengobatan terhenti,” kata Yunita, di Semarang, Senin (9/2/2026).

Yunita mengatakan, penegasan tersebut atas arahan dari Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, beserta Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.

Pemerintah provinsi memastikan negara tetap hadir dalam layanan kesehatan, dengan menjamin tidak ada penolakan pasien meski dihadapkan pada persoalan administratif kepesertaan jaminan kesehatan.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Tengah yang bersumber dari Kementerian Sosial, dari total 14.299.031 jiwa peserta PBI JK di Jawa Tengah, sebanyak 1.623.753 jiwa dinonaktifkan pada 2026.

Di antara peserta terdampak, terdapat pasien hemodialisa, kemoterapi, dan thalasemia yang membutuhkan perawatan rutin dan berkelanjutan.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengimbau seluruh bupati dan wali kota agar memastikan Dinas Kesehatan kabupaten / kota segera melakukan koordinasi lintas sektor dengan Dinas Sosial, BPJS Kesehatan cabang, serta fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah masing-masing.

“Koordinasi ini penting untuk memastikan jaminan pembiayaan dan pelayanan kesehatan bagi pasien hemodialisa, thalasemia, kemoterapi, serta penyakit kronis lainnya tetap terpenuhi selama proses penanganan administrasi berlangsung,” jelas Yunita.

Selain pemerintah daerah, Pemprov Jateng juga meminta BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Tengah untuk mengimbau seluruh cabang BPJS di daerah agar tetap menjamin pembiayaan layanan kesehatan bagi pasien-pasien terdampak sambil menunggu proses reaktivasi kepesertaan PBI JK.

Menurut Yunita, pengawasan dan koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat agar tidak ada masyarakat yang kehilangan akses layanan kesehatan hanya karena persoalan administratif.

“Pemprov Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk memastikan tidak ada warga yang dirugikan dan kehilangan hak pelayanan kesehatan akibat kendala kepesertaan,” kata dia.

Sumber : halosemarang.id

Imbauan tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Kanker Sedunia, yang digelar oleh RS Kanker Dharmais, baru-baru ini.

Menteri Kesehatan menegaskan bahwa seiring kemajuan teknologi medis, kanker bukan lagi penyakit yang tidak dapat diobati.

‘’Kanker sekarang itu bisa disembuhkan.  Cancer is curable. Jadi tidak usah takut bahwa, aduh, kalau kena kanker lebih baik saya tidak diperiksa saja,” ujar Budi, seperti dirilis kemkes.go.id.

Menurutnya, kunci utama keberhasilan pengobatan kanker terletak pada kecepatan menemukan sel kanker sejak stadium awal melalui deteksi dini.

Sebagai langkah konkret, pemerintah menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis setiap tahun bagi 280 juta penduduk Indonesia melalui program Presiden Prabowo.

Layanan tersebut mencakup skrining kanker payudara secara gratis, khususnya bagi perempuan berusia di atas 30 tahun.

Untuk memperluas akses layanan, pemerintah juga telah mendistribusikan 10.000 alat ultrasonografi (USG) ke berbagai puskesmas serta melatih dokter umum agar mampu melakukan skrining awal.

Selain itu, fasilitas pendukung seperti layanan kemoterapi telah tersedia di 514 rumah sakit untuk menangani pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan.

“Jangan lagi ada rasa takut atau khawatir yang membuat kita enggan melakukan skrining,” tegas Menkes.

Ia menekankan bahwa kanker merupakan penyakit yang dapat diobati apabila ditemukan lebih cepat melalui pemanfaatan fasilitas kesehatan yang telah disediakan pemerintah.

Sementara itu ketika membuka puncak peringatan Hari Kanker Sedunia di SQuare One Function Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025), Budi Gunadi Sadikin mengatakan jika ditemukan sejak dini, kanker bukan lagi vonis menakutkan.

Dengan kemajuan teknologi medis saat ini, tingkat kesembuhan kanker tergolong tinggi, selama masyarakat berani melakukan deteksi dini.

Menurut Menkes, ketakutan untuk memeriksakan diri justru menjadi penghalang utama dalam penanganan kanker yang optimal.

“Kanker bisa disembuhkan, sama seperti penyakit lainnya. Masyarakat tidak perlu takut untuk memeriksakan diri. Jika diketahui di stadium satu, kesembuhan sangat mungkin terjadi. Apalagi dengan kecanggihan teknologi saat ini, harapan kesembuhan juga semakin tinggi,” ujar Menkes Budi.

Senada dengan Menkes, Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit, Murti Utami yang biasa disapa Ami, memaparkan data yang menunjukkan urgensi deteksi dini kanker.

Ia menyebutkan, 70 persen kematian akibat kanker di Indonesia disebabkan oleh keterlambatan penanganan.

“Terdapat sekitar 400 ribu kasus baru setiap tahunnya. Ini bukan sekadar angka, melainkan tentang masa depan keluarga yang terdampak. Saat ini, kanker payudara dan kanker leher rahim (serviks) masih menjadi beban tertinggi,” jelas Ami.

Kanker, lanjut Ami, termasuk penyakit katastropik dengan pembiayaan tinggi. Tercatat, anggaran sebesar Rp5,9 triliun dikeluarkan negara untuk perawatan kanker.

“Beban ini tidak hanya dirasakan oleh negara, tetapi juga berdampak secara ekonomi pada masyarakat,” katanya.

Untuk menekan angka kematian dan pembiayaan tersebut, Kementerian Kesehatan meluncurkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Kanker Payudara.

Melalui program Cek Kesehatan Gratis yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menargetkan skrining terhadap 40 juta perempuan berusia di atas 30 tahun.

Namun, Menkes Budi mengungkapkan masih adanya kesenjangan partisipasi. Dari target 40 juta orang, baru sekitar 4 juta yang datang untuk skrining. Masalah utamanya adalah rasa takut dan penyangkalan (denial) di masyarakat.

“Dari 4 juta yang diskrining, ditemukan sekitar 1.700 kasus kanker yang membutuhkan pengobatan. Mayoritas kasus ini berpotensi selamat jika ditangani segera. Mari kita dorong seluruh sasaran untuk datang ke Puskesmas, jangan menunggu sakit,” tegas Menkes.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI) Linda Agum Gumelar mengapresiasi upaya pemerintah dalam menyediakan alat skrining hingga ke pelosok. Sebagai penyintas kanker, Linda menjadi bukti hidup pentingnya deteksi dini.

“Saya mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk datang ke Puskesmas terdekat. Jika kanker payudara ditemukan pada tahap awal dan diobati secara medis, Anda pasti akan sehat kembali. Saya adalah buktinya,” kata Linda.

Sumber : halosemarang.id

Capaian tersebut menunjukkan pengelolaan APBD yang relatif seimbang antara kemampuan pendapatan dan kebutuhan belanja, sekaligus mencerminkan kehati-hatian fiskal di tengah dinamika ekonomi sepanjang tahun lalu.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyampaikan bahwa capaian ini menjadi indikator semakin matangnya tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, keseimbangan antara pendapatan dan belanja penting untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

“Realisasi pendapatan dan belanja tahun 2025 menunjukkan bahwa APBD dikelola secara hati-hati, namun tetap responsif terhadap kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat,” ujar Agustina.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkot Semarang mencatatkan realisasi Rp 3,42 triliun atau 87,67 persen dari target Rp3,90 triliun. Pajak daerah masih menjadi penopang utama dengan capaian Rp 2,74 triliun atau 88,57 persen. Kontribusi signifikan juga datang dari retribusi daerah yang terealisasi Rp 556,22 miliar atau 79,99 persen.

Menariknya, pos lain-lain PAD yang sah justru melampaui target, dengan realisasi mencapai 130,61 persen. Capaian ini memperkuat struktur pendapatan daerah di luar sektor pajak dan retribusi.

Agustina menegaskan, peningkatan PAD dilakukan tanpa menambah beban baru bagi masyarakat. Fokus Pemkot Semarang diarahkan pada perbaikan sistem, peningkatan kepatuhan, serta penguatan kualitas layanan publik.

“Kami berupaya memastikan setiap potensi pendapatan dikelola secara adil dan transparan, sehingga hasilnya kembali dirasakan oleh warga Kota Semarang,” imbuhnya.

Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi juga menunjukkan kinerja sangat baik. Realisasinya mencapai Rp 2,36 triliun atau 99,62 persen dari total anggaran, sehingga turut memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam membiayai berbagai program prioritas.

Di sisi belanja, realisasi sebesar 88,69 persen dinilai mencerminkan belanja yang terkendali dan tepat sasaran. Pemkot Semarang menyatakan akan terus menjaga efisiensi belanja, seiring dengan upaya meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di tahun-tahun mendatang.

Sumber : halosemarang.id

Hal itu disampaikan Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam kegiatan doorstop di Lobi Divhumas Polri, Minggu (1/2/2026).

“Kami pastikan yang bersangkutan berada di salah satu negara anggota Interpol dan keberadaannya telah kami petakan serta pantau. Tim saat ini juga sudah berada di negara yang bersangkutan,” kata dia, seperti dirilis humas.polri.go.id.

Trunoyudo Wisnu Andiko juga menegaskan komitmen Polri dalam penegakan hukum, termasuk terhadap kejahatan yang bersifat transnasional dan internasional melalui kerja sama dengan mitra penegak hukum global.

“Komitmen Polri, khususnya melalui Divhubinter, adalah menyelenggarakan kerja sama internasional, termasuk dalam penanganan kejahatan transnasional maupun internasional serta pertukaran informasi dengan mitra penegak hukum internasional. Polri konsisten menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” kata dia.

Sekretaris NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri, Brigjen Pol Untung Widyatmoko menyampaikan bahwa Interpol Red Notice atas nama Muhammad Riza Chalid telah resmi diterbitkan pada Jumat 23 Januari 2026.

Pasca penerbitan tersebut, Polri langsung melakukan koordinasi intensif dengan Interpol Headquarters di Lyon, Prancis, serta mitra penegak hukum di dalam dan luar negeri.

“Interpol Red Notice atas nama Muhammad Riza Chalid telah diterbitkan. Sejak itu, Set NCB Interpol Indonesia langsung melakukan koordinasi dengan para counterpart, baik di dalam negeri maupun luar negeri, termasuk dengan Interpol Headquarters di Lyon,” ujar Brigjen Pol Untung.

Menurutnya, Red Notice tersebut telah disebarkan ke seluruh 196 negara anggota Interpol, sehingga ruang gerak buronan menjadi sangat terbatas.

“Dengan disebarkannya Red Notice ke 196 negara anggota Interpol, subjek berada dalam pengawasan internasional dan ruang geraknya semakin sempit,” jelas Brigjen Pol Untung.

Terkait proses penerbitan Red Notice yang memerlukan waktu cukup panjang, Kabag Jatranin Divhubinter Polri Kombes Pol Ricky Purnama menjelaskan bahwa Interpol menerapkan mekanisme assessment yang ketat, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi.

“Setiap pengajuan Red Notice harus melalui proses assessment di Interpol Headquarters. Dalam kasus ini, terdapat perbedaan perspektif hukum terkait tindak pidana korupsi di beberapa negara, sehingga Interpol melakukan pendalaman untuk memastikan perkara ini murni pidana dan tidak terkait kepentingan politik,” kata Kombes Pol Ricky.

Ia menambahkan bahwa Polri harus meyakinkan Interpol bahwa perbuatan yang disangkakan kepada MRC memenuhi prinsip dual criminality.

“Kami menjelaskan bahwa terdapat kerugian negara yang timbul dan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana murni sesuai hukum Indonesia. Setelah melalui proses klarifikasi dan komunikasi intensif, Interpol akhirnya menerbitkan Red Notice,” jelasnya.

Polri menegaskan proses pemulangan buronan internasional membutuhkan waktu karena harus mematuhi sistem hukum negara tempat subjek berada. Meski demikian, koordinasi dan pendekatan terus dilakukan secara maksimal.

“Kami memastikan Polri melalui Set NCB Interpol Indonesia terus bekerja optimal, mematuhi ketentuan hukum negara setempat, serta melakukan koordinasi intensif agar target penegakan hukum dapat tercapai,” kata Kombes Pol Ricky.

Sumber : halosemarang.id

Kepala Dinas Arpus Kota Semarang, Bambang Suranggono, menjelaskan bahwa gedung perpustakaan tersebut dirancang tidak sekadar sebagai tempat membaca, tetapi juga sebagai ruang publik yang hidup. Setiap lantai memiliki fungsi berbeda yang saling terintegrasi.

“Gedung ini terdiri dari empat lantai. Basement digunakan untuk area parkir, lantai satu untuk layanan peminjaman buku, lantai dua menjadi ruang baca, ruang budaya, mini kafe, serta co-working space. Lantai tiga kami siapkan sebagai ruang audio visual, dan di bagian atas ada rooftop yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang diskusi,” ujar Bambang di Perpustakaan Kota Semarang, Senin (2/2/2026).

Kehadiran mini kafe dan co-working space menjadi daya tarik tersendiri. Pengunjung nantinya dapat membaca, berdiskusi, hingga mengerjakan aktivitas kreatif dalam suasana santai.

“Baca buku sambil ngopi, berdiskusi juga lebih nyaman. Rooftop-nya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan literasi maupun diskusi terbuka,” tambahnya.

Pemkot Semarang menargetkan kunjungan harian perpustakaan ini mencapai 350 hingga 400 pemustaka. Sementara itu, ruang audio visual yang tersedia mampu menampung hingga 80 orang dan dapat digunakan untuk pemutaran film pendek maupun film yang diadaptasi dari buku.

Perpustakaan ini direncanakan beroperasi setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 21.00 WIB. Untuk mendukung jam layanan yang panjang, sistem kerja petugas akan diberlakukan secara bergiliran atau shift.

Tak hanya itu, Arpus Kota Semarang juga menyiapkan petugas dengan kemampuan bahasa asing guna melayani pemustaka dari mancanegara. Hal ini sejalan dengan koleksi buku yang tidak hanya berbahasa Indonesia.

“Kami sudah menyeleksi petugas yang mampu berbahasa asing. Koleksi kami juga tersedia dalam bahasa Arab, Mandarin, Jepang, dan paling banyak bahasa Inggris. Harapannya semua pengunjung, termasuk dari luar negeri, merasa nyaman,” jelas Bambang.

Dari sisi pembangunan, Bambang menyebut tahap pertama berupa penyelesaian struktur bangunan telah rampung pada Desember 2025. Pembangunan ini didanai dari APBD Kota Semarang sebesar Rp200 juta serta Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN senilai Rp7,8 miliar.

Sementara itu, tahap kedua yang meliputi pengerjaan interior, pengadaan mebeler, dan penambahan koleksi buku telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5,3 miliar dari APBD Kota Semarang.

“Desain interiornya kami sesuaikan dengan karakter Kota Semarang, bernuansa njawani dan menjadi identitas daerah. Targetnya lelang interior selesai Februari hingga Maret, dengan waktu pengerjaan sekitar tiga bulan. Harapannya akhir Juni perpustakaan ini sudah siap dan tampil sempurna,” tandasnya.

Dengan konsep modern berpadu kearifan lokal, perpustakaan baru ini diharapkan menjadi pusat literasi, kreativitas, dan ruang temu masyarakat di Kota Semarang.

Sumber : halosemarang.id

Survei dilakukan secara menyeluruh dengan menitikberatkan pada kesiapan tata ruang, alur kedatangan dan registrasi peserta, hingga penataan majelis lomba yang menjadi jantung pelaksanaan MTQ berskala nasional.

Kasubdit Lembaga Tilawah dan Musabaqah Al-Qur’an Kemenag RI, Rizal Ahmad Rangkuty, mengatakan bahwa pihaknya melakukan simulasi teknis untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib dan nyaman bagi ribuan peserta dari berbagai provinsi.

“Tim membahas penataan 24 majelis lomba, dengan perkiraan 13 majelis digunakan untuk proses registrasi awal. Selain itu, pengaturan ruang tunggu peserta harus disesuaikan dengan jadwal kedatangan kafilah agar tidak terjadi penumpukan,” ujar Rizal.

Menurutnya, kedatangan kafilah berlangsung secara bertahap. Kafilah dari Aceh, Sumatera Utara, dan Riau, misalnya, dijadwalkan tiba pada pukul 10.00 WIB, disusul Sumatera Barat pada pukul 11.00 WIB, dan seterusnya. Pola ini menuntut kesiapan ruang tunggu yang representatif, nyaman, serta terkelola dengan baik.

Terkait lokasi kegiatan, Rizal menyebutkan pemanfaatan area terbuka maupun tenda besar sangat dimungkinkan, selama memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, dan mitigasi cuaca.

“Kalau tendanya aman dan luas, lapangan juga bisa dimanfaatkan. Prinsipnya fleksibel, yang penting representatif dan peserta merasa nyaman,” jelasnya.

Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Keagamaan Setda Provinsi Jawa Tengah, Agung Priyono, menilai kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Semarang memiliki keunggulan dari sisi aksesibilitas dan letak geografis.

“Kedekatan PRPP dengan bandara menjadi nilai tambah. Begitu tiba, kafilah bisa langsung menuju lokasi registrasi sebelum melanjutkan perjalanan ke hotel. Ini sangat efisien,” ujar Agung.

Ia menambahkan, fasilitas pendukung seperti ruang berpendingin udara, pencahayaan memadai, area antrean, layanan konsumsi, hingga ruang istirahat sementara menjadi perhatian utama yang akan terus disempurnakan.

Tak hanya itu, unsur arsitektur gedung yang menampilkan kekhasan budaya Jawa juga dinilai memberikan nilai tambah secara visual dan simbolik.

“Ketika tirai dan gebyok dibuka, nuansa Jawanya terasa kuat dan fotogenik. Ini sangat mendukung kebutuhan dokumentasi, photo booth, hingga foto bersama kafilah,” tutur salah satu anggota tim survei.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyampaikan optimisme bahwa Kota Semarang siap kembali menjadi tuan rumah MTQ Nasional. Menurutnya, kepercayaan tersebut merupakan kehormatan sekaligus momentum bersejarah bagi kota ini.

“Kota Semarang siap menyambut dan menyukseskan MTQ Nasional 2026. Sejak terakhir kali menjadi tuan rumah pada 1979, pelaksanaan MTQ Nasional kembali ke Semarang menjadi momen penting untuk menghadirkan penyelenggaraan yang lebih tertib, berkualitas, dan berkesan,” kata Agustina.

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Semarang akan mengerahkan seluruh potensi daerah, berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, serta melibatkan berbagai elemen masyarakat demi memastikan MTQ Nasional pada September 2026 mendatang berjalan sukses.

Dalam pembahasan tersebut, aspek efisiensi biaya dan instalasi juga menjadi perhatian. Tim menilai, sejumlah fasilitas gedung yang selama ini digunakan untuk kegiatan nasional maupun korporasi dapat dioptimalkan sehingga lebih hemat dan efektif.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Kota Semarang dinilai memiliki potensi kuat untuk menjadi tuan rumah MTQ Nasional XXXI Tahun 2026, sekaligus diharapkan mampu menyuguhkan pelaksanaan MTQ yang tertib, nyaman, representatif, dan meninggalkan kesan mendalam bagi peserta maupun masyarakat luas.

Sumber : halosemarang.id

Sejak hari pertama, kemeriahan langsung terasa. Panggung hiburan rakyat menyajikan beragam kesenian lokal, berpadu dengan alunan Dangdut Jadoel dari Orkes Melayu (OM) Lorenza yang menghidupkan suasana nostalgia. Nuansa tempo dulu semakin kuat dengan busana jadul yang dikenakan jajaran pejabat Pemerintah Kota Semarang, lengkap dengan kehadiran mainan legendaris seperti kapal otok-otok, celengan gerabah, hingga kerajinan tanah liat yang membangkitkan kenangan lintas generasi.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyebut Dugderan bukan sekadar festival tahunan, melainkan tradisi panjang yang terus diperbarui agar tetap relevan dengan zaman.

“Ini tradisi yang sudah ada sejak zaman Belanda. Tahun ini kita buat lebih ramai, lebih hidup, dengan tema dan pendekatan yang berbeda, termasuk busana-busana tempo dulu. Ke depan, tentu akan kita pikirkan lagi tema-tema menarik lainnya,” ujarnya.

Tak hanya menjadi ruang hiburan, Dugderan juga kembali menegaskan perannya sebagai denyut ekonomi kerakyatan. Sepanjang Jalan Ki Narto Sabdo hingga Alun-alun Barat disulap menjadi kawasan pasar rakyat dengan zonasi yang lebih tertata. Ratusan pelaku UMKM dan PKL binaan menjajakan kuliner, produk lokal, hingga mainan tradisional yang ramai diserbu pengunjung.

“Alun-alun ini ruang publik, biarlah dimanfaatkan maksimal untuk rakyat. Dugderan harus jadi panggung semua orang. Yang penting tertib, dan pelaku usaha kecil menjadi prioritas utama,” tegas Agustina.

Antusiasme juga terasa di kalangan pedagang. Lis, salah satu penjual kuliner, mengaku senang lantaran dagangannya sempat dicicipi langsung oleh wali kota saat peninjauan.

“Senang sekali. Katanya enak. Harapannya ke depan bisa berjalan lancar dan langgeng. Semoga makin banyak pedagang dan makin ramai pengunjung,” tuturnya sambil tersenyum.

Di balik kemeriahan, Pemerintah Kota Semarang juga tengah menapaki langkah penting: mengupayakan Festival Dugderan sebagai Warisan Budaya Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk menguatkan posisi Dugderan sebagai identitas budaya kota yang harus terus dijaga lintas kepemimpinan.

“Sekarang kami sedang berjuang agar Dugderan diakui sebagai warisan budaya Indonesia. Doakan ya. Kalau sudah ditetapkan, siapa pun wali kotanya wajib menyelenggarakan Dugderan,” ujar Agustina.

Untuk mendukung kelancaran festival, koordinasi lintas sektor antara Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, hingga aparat keamanan telah disiapkan. Rekayasa lalu lintas, kebersihan, dan keamanan kawasan menjadi perhatian utama selama sepuluh hari pelaksanaan.

“Mudah-mudahan sampai tanggal 16 tetap ramai. Nanti akan kita tutup dengan arak-arakan Dugderan dari Balai Kota menuju Masjid Kauman,” pungkasnya.

Sumber : halosemarang.id

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif mengatakan, bahwa kegiatan rampcheck kelengkapan SPM diselenggarakan untuk memastikan layanan kereta api di Daop 4 Semarang berjalan sesuai dengan standard yang ditetapkan pemerintah pada PM No. 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api.

“Libur Lebaran merupakan salah satu periode dengan intensitas perjalanan KA dan volume penumpang yang tinggi. KAI Daop 4 Semarang melalui rampcheck bersama BTP I Semarang telah memastikan bahwa seluruh aspek SPM siap sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah,” ujar Luqman.

Luqman menambahkan, rampcheck SPM dilakukan melalui pemeriksaan secara detail pada fasilitas keselamatan dan keamanan misalnya kelengkapan pemadam api ringan (APAR), petunjuk jalur evakuasi, titik kumpul, nomor darurat, dan lainnya. Kemudian fasilitas kesehatan seperti P3K, kursi roda, tandu, serta fasilitas penunjang lainnya seperti ruang tunggu, toilet, dan musala juga diperiksa. Fasilitas informasi yang ada, seperti jadwal kereta api, denah stasiun, dan informasi perjalanan KA, juga tidak luput dari pemeriksaan.

Pengecekan SPM dilakukan di delapan stasiun seperti Stasiun Semarang Tawang, Semarang Poncol, Tegal, Pekalongan, Cepu, Ngrombo, dan lainnya. Sementara itu pengecekan juga dilakukan di 13 KA diantaranya Argo Sindoro, Argo Muria, Banyubiru, Kaligung, Kedung Sepur, dan lainnya.

“Hasil pemeriksaan secara keseluruhan menunjukkan bahwa layanan KAI Daop 4 Semarang yang ada sudah memenuhi standar yang ditetapkan. KAI Daop 4 Semarang terus berkomitmen untuk mengedepankan keselamatan dan meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh aspek,” kata Luqman.

Dengan diadakan rampcheck SPM ini, KAI Daop 4 Semarang berharap dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat pengguna jasa kereta api selama periode Angkutan Lebaran 2026.

“KAI Daop 4 Semarang terus berupaya untuk mengedepankan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu dalam setiap layanan yang diberikan,” pungkas Luqman.

Sumber : halosemarang.id

District Governor Rotary International 3420, dr Dyah Anggraeni mengatakan, gerakan menanam ini tujuannya menghijaukan sekaligus mengantisipasi bencana. Tidak hanya menanam, tapi pohon yang ditanam akan dirawat. 

Menurut dia, pencanangan gerakan penghijauan dilakukan di Bumi Perkemahan Harda Walika, Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Minggu, 1 Februari 2026. Lokasi penanaman lain berada lereng Gunung Ungaran, tepatnya di Dusun Indrokilo, Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. 

"Jumlah pohon yang kami tanam ada sekitar 1.400 batang, 300 di antaranya ditanam di Bumi Perkemahan Jatirejo. Sisanya secara bertahap akan ditanam di kawasan lereng Gunung Ungaran," ungkapnya. 

Ia menjelaskan, Rotary dalam GRHN ini melibatkan anggota Gerakan Pramuka, Karang Taruna, Disperkim dan BPBD Kota Semarang. Tema penghijauan yang diusung ialah "Bersama Menghijaukan, Bersama Menguatkan", sedangkan tanaman yang ditanam ada pohon peneduh seperti beringin dan jenis aneka ragam bunga. 

Dyah menjelaskan, pelestarian lingkungan ini sebenarnya menjadi gerakan nasional yang diangkat Rotary. "Seperti halnya di Bali kami tanam pohon kelapa, di Surabaya akan ada penanaman di Taman Rotary kerja sama Pemkot Surabaya, termasuk ada juga di Kota Surakarta," ujarnya. 

Wakil Ketua Binawasa Kwarda Jateng Hernowo Budi Luhur menegaskan, gerakan penghijauan ini selaras dengan kondisi saat ini. Kolaborasi dengan Pramuka juga dinilai tepat, karena anggotanya yang senantiasa merawat alam semesta. 

"Kami menyambut baik dan mendukung penuh gerakan penghijauan yang dilakukan Rotary," kata Kak Wowok, sapaan akrab Hernowo. Di sisi lain, Sekretaris Dinas BPBD Kota Semarang Putut Cahyo Nugroho mengatakan, gerakan penghijauan ini bagian dari mitigasi bencana. 

"Kalau ada penanaman di lereng Gunung Ungaran, ini manfaatnya bukan hanya untuk masyarakat Kabupaten Semarang saja, tetapi juga warga Kota Semarang. Penanaman pohon ini memitigasi, karena tanaman akan menangkap air hujan, hingga bisa meminimalisir terjadinya banjir dan tanah longsor," ungkapnya. 

Sementara itu, Ketua Tim Teknis Disperkim Kota Semarang Suwanto mengapresiasi anggota Rotary yang peduli terhadap pelestarian lingkungan. Harapannya, gerakan menanam itu bisa berkelanjutan dan Kota Semarang bisa menjadi lebih hijau.

Event itu mengangkat tema “Bersama dalam Budaya, Toleransi dalam Tradisi,” Kemeriahan pembukaan semakin terasa dengan hadirnya panggung hiburan yang menampilkan kesenian lokal dan musik "Dangdut Jadoel" dari Orkes Melayu (OM) Lorenza. 

Tidak hanya hiburan modern, nuansa nostalgia juga dihadirkan melalui penggunaan busana tempo dulu oleh jajaran pejabat Pemkot Semarang. Ada juga mainan ikonik seperti kapal otok-otok, celengan gerabah, hingga kerajinan gerabah yang menjadi memori kolektif warga lintas generasi. 

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan, dugderan ini adalah tradisi yang dilakukan sejak zaman Belanda masih menjajah Indonesia. "Tahun ini kita buat lebih ramai. Dengan tema, teknik, kita pakai baju-baju jadul. Mungkin tahun depan temanya apa lagi, yang menarik,” ungkapnya.

Menurut dia, kawasan sepanjang Jalan Ki Narto Sabdo hingga Alun-alun Barat kini disulap menjadi pusat ekonomi kerakyatan dengan zonasi yang tertata rapi. Ratusan pelaku UMKM dan Pedagang Kaki Lima (PKL) binaan turut berpartisipasi menjajakan produk lokal, kuliner, hingga mainan tradisional.

“Biarlah alun-alun ini kita pakai secara maksimal untuk ruang publik. Dugderan harus menjadi panggung rakyat, semua orang yang pengin jualan biarin aja jualan. Yang penting tertib dan pelaku usaha kecil itu yang menjadi paling utama prioritas,” lanjut Agustina.

Antusiasme pedagang kuliner tampak dari ramainya lapak yang berjajar di sepanjang koridor Jalan Ki Narto Sabdo hingga area Alun-alun. Salah satu pedagang, Lis, mengaku senang karena dagangannya sempat dicicipi langsung oleh Agustina saat peninjauan lokasi.

“Senang, suka, katanya enak gitu. Ke depannya harapan saya bisa berjalan lancar, bisa langgeng. Ini kuliner bisa berjalan terus, tambah ramai pedagangnya gitu, tambah ramai pengunjungnya,” ujar Lis.

Selain sebagai ajang hiburan, Pemerintah Kota Semarang kini tengah memperjuangkan Festival Dugderan agar mendapatkan pengakuan yang lebih kuat sebagai Warisan Budaya Indonesia. Langkah ini diambil agar nilai sejarah dan identitas kota tetap terjaga.

“Sekarang kita sedang berjuang pasar Dugderan ini menjadi bagian dari warisan budaya Indonesia. Doakan ya, kalau ini menjadi warisan budaya siapapun wali kotanya itu wajib mengadakan pasar Dugderan,” lanjut wali kota.

Agustina juga menegaskan koordinasi lintas sektor antara Disdag, Dishub, Satpol PP, hingga aparat keamanan juga telah disiapkan untuk memastikan rekayasa lalu lintas dan kebersihan kawasan tetap terjaga selama sepuluh hari ke depan.

“Mudah-mudahan ini tetap ramai sampai dengan tanggal 16 ya. Nanti kita akan akhiri dengan arak-arakan Dugderan dari Balaikota ke Masjid Kauman,” tandasnya.