Ribuan Ojol Demo di Jakarta Hari Ini, Ini Tuntutan Mereka

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan bahwa aksi dimulai pukul 13.00 WIB dan berlangsung di beberapa lokasi strategis, seperti Kementerian Perhubungan, Istana Merdeka, Gedung DPR RI, kantor-kantor perusahaan aplikasi transportasi online, serta tempat-tempat lain yang berhubungan dengan layanan digital tersebut.

Baca juga: GOTO Akan Merger dengan GRAB? Yuk Cek Faktanya!

“Kami mohon maaf jika aksi ini mengganggu aktivitas masyarakat atau menyebabkan kemacetan. Kami berharap masyarakat bisa menyesuaikan waktu perjalanan mereka di sekitar lokasi unjuk rasa,” ujar Igun sehari sebelumnya, Senin (19 Mei 2025), dikutip dari Kompas.com.

Dalam aksi ini, para pengemudi menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah dan perusahaan aplikasi transportasi online:

1. Sanksi Tegas untuk Aplikator Nakal
   Presiden dan Menteri Perhubungan diminta memberikan sanksi kepada perusahaan aplikasi yang melanggar aturan, yaitu Permenhub PM No.12 Tahun 2019 dan Kepmenhub KP No.1001 Tahun 2022.

2. Rapat Bersama Bahas Regulasi
   DPR RI, khususnya Komisi V, diminta menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kemenhub, perwakilan pengemudi, dan pihak aplikator untuk mengevaluasi regulasi transportasi daring.

3. Batas Potongan Maksimal 10%
   Ojol menuntut agar perusahaan aplikasi hanya mengambil maksimal 10% dari pendapatan mitra pengemudi.

4. Revisi Skema Tarif Penumpang
   Mereka meminta agar sistem tarif yang berlaku saat ini diperbaiki dan skema diskon seperti aceng, slot, hemat, hingga prioritas dihapus karena dianggap merugikan pengemudi.

5. Penetapan Tarif Makanan & Pengiriman Barang
   Garda mendorong agar tarif layanan seperti pesan antar makanan dan kirim barang ditentukan bersama oleh pemerintah, aplikator, pengemudi, dan YLKI.

Igun menyebut bahwa banyak aplikator saat ini memotong hingga hampir 50% dari pendapatan mitra, jauh di atas batas maksimal 20% yang pernah ditetapkan. Ia juga mengkritik skema tarif murah yang justru menekan penghasilan para pengemudi. “Kalau pemerintah tidak bertindak, kami yang akan bertindak. Tidak ada toleransi untuk aplikator yang melanggar aturan,” tegasnya.

Baca juga: GoTo Buka Suara soal Isu Akuisisi oleh Grab

Selain aksi turun ke jalan, Garda juga menyerukan aksi offbid atau penghentian layanan secara massal oleh pengemudi di seluruh Indonesia. Ini berarti banyak layanan pesan antar dan transportasi online yang kemungkinan besar terganggu atau bahkan lumpuh hari ini.

Aksi ini diikuti oleh perwakilan pengemudi dari berbagai daerah, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Cirebon, Bandung, Karawang, Palembang, hingga Lampung. Garda berharap aksi ini menjadi peringatan bagi pemerintah dan DPR untuk lebih serius menegakkan aturan dan melindungi hak-hak pengemudi dalam sistem transportasi digital.

Baca Berita dan Artikel yang lain di Google News.

(dwk)